histografi - local wisdom kearifan lokal pengadilan negeri blora
Visi Pengadilan Negeri Blora sebagai badan peradilan tingkat pertama mengacu pada visi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu :
“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Blora, adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dan badan peradilan lainnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Blora.
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BLORA
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Blora menetapkan arah dan kebijakan dan strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangan menentukan dalam meningkatkan system menejemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan
yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategis peningkatan kinerja :
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan ekesternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakkan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat
- Menguasasi Standart Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Memiliki standart pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima
pelayanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik. [ Heri ireng - Cepu Blora ]

Artikel Terkait

Cari Blog Ini

Entri Populer

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *